Menurut Agustina, kondisi tersebut tidak seharusnya langsung dimaknai sebagai bentuk penolakan terhadap organisasi. Pemerintah dan pengurus organisasi perlu memahami keberagaman situasi warga agar partisipasi masyarakat tetap berjalan tanpa tekanan.

Ia juga menekankan pentingnya pembagian peran yang proporsional antara pemerintah dan organisasi mitra. Pemerintah memiliki fungsi dalam penyelenggaraan kebijakan, sedangkan organisasi masyarakat perlu diberi ruang untuk menjalankan peran sesuai karakter dan kemandiriannya.

Pembahasan tersebut menjadi bagian dari pengenalan prinsip inklusivitas dalam tata kelola kebijakan publik kepada mahasiswa hukum. Agustina mengajak calon legislator memahami bahwa kebijakan yang inklusif tidak cukup hanya membuka ruang partisipasi, tetapi juga harus mempertimbangkan kemampuan, kebutuhan, dan kondisi masyarakat yang beragam.

Dengan prinsip tersebut, kemitraan pemerintah dan organisasi masyarakat diharapkan dapat berlangsung secara setara, partisipatif, serta menghormati pilihan warga untuk terlibat sesuai kapasitas masing-masing.(fi)