Menurut dia, Provinsi Jawa Tengah selama beberapa tahun terakhir dikenal berprestasi dalam usuran pelayanan publik.

"Menurut hemat kami, daerah yang sudah baik perlu diperiksa dengan cara yang lebih jeli, sebab di situlah kita belajar apa yang berhasil sekaligus melihat celah yang sering tertutup oleh angka-angka yang bagus," katanya.

Aria memaparkan, rekam jejak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam penilaian Ombudsman patut diapresiasi. Nilainya naik dari 73,49 pada tahun 2021 menjadi 93,14 pada 2022. Lalu 94,5 di tahun 2023 dan mencapai 98,21 di tahun 2024. Angka terakhir itu menempatkan Jawa Tengah sebagai provinsi terbaik kedua dari 38 provinsi.

Ia menambahkan, persepsi publik melalui aduan dan pelaporan serta media mainstream dan media sosial harus dilihat sebagai langkah korektif. Sebab, dari tinjauan di beberapa tempat juga terdapat praktik yang sudah bagus dan testimoni yang bagus dari publik. (fi)