“Sampah jangan hanya dilihat sebagai beban kota. Kalau dikelola dari hulu sampai hilir, sampah bisa menjadi energi, menciptakan nilai ekonomi, sekaligus menjadi bagian dari solusi perubahan iklim,” katanya.

Menurut dia, masyarakat tetap perlu memperkuat pemilahan sampah dari rumah, kampung, sekolah, hingga komunitas.

“PSEL bukan alasan untuk berhenti memilah sampah. Justru kita harus semakin kuat mengelola sampah dari rumah, kampung, sekolah, dan komunitas,” tegasnya.

Upaya berbasis masyarakat tersebut telah berkembang di Kota Semarang. Hingga 2025, tercatat 857 bank sampah, 165 lokasi Program Kampung Iklim, dan 189 sekolah Adiwiyata.

Agustina menyebut gerakan masyarakat tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah daerah dalam membangun sistem pengelolaan lingkungan dalam skala yang lebih besar.

“Proses budaya masyarakat Kota Semarang dalam mengelola sampah menjadi titik awal pemerintah hadir mendampingi, menyiapkan sistem pengelolaan, hingga fasilitasnya. Dengan begitu, sampah tidak lagi menjadi beban kota, melainkan bagian dari nilai ekonomi baru—mengubah waste menjadi value,” tegas Agustina.