“Panjenengan harus memahami arah pembangunan Kota Semarang, membaca persoalan dengan cermat, mengambil keputusan yang tepat dan menggerakkan jajaran untuk bekerja bersama,” ujar Agustina.

Menurutnya, pemimpin perangkat daerah tidak cukup hanya memahami urusan administratif. Setiap organisasi memiliki peran strategis dalam menentukan kualitas kebijakan pemerintah.

Data Kependudukan Jadi Kunci Kebijakan

Salah satu perhatian Agustina diarahkan kepada Kepala Disdukcapil yang baru.

Ia menegaskan bahwa data kependudukan bukan sekadar kumpulan informasi administratif. Data tersebut menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menentukan berbagai program pembangunan.

Mulai dari pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, pekerjaan hingga pelayanan publik membutuhkan data penduduk yang akurat.

“Di balik satu KTP, di balik satu KK, ada hak seseorang untuk mengakses pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, bantuan sosial hingga berbagai layanan pemerintah,” tegasnya.