"Intinya Provinsi Jawa Tengah ingin ikut hadir di IKN juga," katanya.

Dalam pertemuan tersebut, Otorita IKN memaparkan perkembangan pembangunan IKN, termasuk skema pendanaan yang menjadi landasan percepatan pembangunan. Saat ini, pembangunan IKN didukung melalui tiga skema pembiayaan, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), investasi swasta, serta hibah. Hingga saat ini, realisasi investasi swasta yang telah masuk ke IKN mencapai Rp74,54 triliun dari 67 investor, sementara nilai proyek melalui skema KPBU mencapai Rp134,25 triliun.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa Otorita IKN terus membuka ruang kolaborasi dengan berbagai daerah di Indonesia, termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Menurutnya, sinergi antardaerah menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat ekosistem pembangunan IKN sebagai ibu kota politik yang inklusif dan berkelanjutan.

"Kami selalu melayani investor yang masuk. Apabila Jawa Tengah menjadi mitra Otorita IKN nantinya akan ada insentif fiskal," ujar Basuki.

Basuki juga menjelaskan bahwa peluang kerja sama tidak hanya terbatas pada investasi, tetapi juga dapat mencakup berbagai sektor strategis yang mendukung pengembangan kawasan IKN, mulai dari penyediaan barang dan jasa, pengembangan sumber daya manusia, hingga sektor ekonomi kreatif dan pariwisata. (fi)