Akademisi sekaligus Dekan dari Fisip Undip, Teguh Yuwono, menambahkan, pemerintah kota Semarang harus membuat ekosistem layanan digital goverment. Sehinga bisa dengan efektif dan responsif melayani aspirasi masyarakat yang masuk sehingga bisa tereksekusi segera. 

"Kalau secara manual tidak bisa mengikuti perkembangan dinamika pertumbuhan kota yang cepat saat ini. Untuk itu, penggunaan perangkat teknologi bisa jadi solusi untuk menerapkan layanan pemkot yang maju selain membangun mental warga untuk tetap memiliki sikap optimis,"katanya.

"Intinya penyampaian aspirasi bisa berjalan dengan baik, jika Pemkot bisa memfasilitasi masyarakat, sedangkan DPRD ikut mengawasi. Artinya semua pihak harus berkolaborasi bukan hanya mengeluh, masalah yang ada di depan mata dikerjakan, jangan hanya busa komplain tapi tidak ada aksi nyata untuk merubah, atau upaya perbaikan,"lanjut Teguh.

Sementara, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Kota Semarang, Safitri Nur Taqwaningtyas mengatakan, pihaknya selalu rutin mengevaluasi berbasis kinerja melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), paling banyak aspirasi disampaikan masyarakat masih terkait penyediaan infrastuktur jalan, Penerangan Jalan Umum (PJU) yang memang dirasakan langsung oleh masyarakat. Yang lain, usulan tentang stunting, ekonomi dan banjir.

"Proyek program utama kegiatan masih ontrek, sampai akhir tahun 2026. Memang pembiayaan tidak hanya tergantung PAD, tapi juga mencari sumber 
Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), CSR dan lainnya. Mendapatkan sumber pendanaan proyek infrastruktur,"kata Safitri. ()