SEMARANG — Gerakan Pemuda Menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (Garda NKRI) kembali menggelar aksi penolakan terhadap penyelenggaraan Kongres Ikatan Notaris Indonesia (INI) di Kota Semarang, Jumat (23/10/2026). Aksi jilid II yang diikuti ratusan orang tersebut dilatarbelakangi polemik internal dan dualisme kepengurusan INI yang dinilai perlu diselesaikan melalui mekanisme hukum dan organisasi.

Ketua Umum DPD Garda NKRI Jawa Tengah, Ahmad Rizqinal Mubarok, mengatakan pihaknya keberatan dengan penyelenggaraan kongres di tengah persoalan kepengurusan yang masih menjadi polemik. Ia berharap konflik internal organisasi tidak berdampak pada kondusivitas Jawa Tengah, khususnya Kota Semarang.

Menurut Ahmad, notaris memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Karena itu, ia menilai penyelesaian persoalan internal organisasi profesi tersebut perlu mengedepankan aturan yang berlaku.

“Notaris kita kenal sebagai profesi yang paham hukum. Kita datang ke notaris untuk mendapat alat bukti yang diakui negara. Kita datang ke notaris untuk menghindari konflik,” ujar Ahmad.

Ia menyayangkan apabila kegiatan organisasi yang berkaitan dengan profesi hukum berlangsung di tengah persoalan internal yang belum terselesaikan.

“Sedangkan hari ini para notaris akan datang ke Kota Semarang untuk berkonflik. Oleh karenanya kami keberatan, kami menolak. Jangan sampai kota ini menoreh sejarah perpecahan,” tegasnya.

Ahmad menekankan bahwa penolakan tersebut tidak ditujukan kepada seluruh profesi notaris, melainkan pada penyelenggaraan kongres dalam situasi yang menurut pihaknya masih diwarnai persoalan kepengurusan.

“Tuntutan kami sederhana. Kami hanya menginginkan Jawa Tengah jangan dijadikan tempat pemecah belah Ikatan Notaris Indonesia,” katanya.

Desak Menteri Hukum Bersikap Tidak Memihak

Garda NKRI meminta Menteri Hukum dan pihak-pihak terkait menyikapi polemik kepengurusan INI secara tegas, objektif, dan tidak memihak.

Organisasi tersebut juga mendorong seluruh pihak yang terlibat untuk mengedepankan profesionalitas serta menyelesaikan perbedaan melalui mekanisme organisasi dan ketentuan hukum yang berlaku.

Ahmad menyebut, sebelum menggelar aksi jilid II, pihaknya telah menyampaikan aspirasi dalam aksi pada Rabu. Saat itu, Garda NKRI meminta pimpinan atau panitia penyelenggara kongres menemui massa dan memberikan penjelasan.

Namun, karena respons yang diterima dinilai belum sesuai harapan, pihaknya kembali turun ke lapangan pada Jumat dengan melibatkan lebih banyak massa.

“Sesuai janji kami dari DPD Garda NKRI Jawa Tengah, apabila aksi kami tidak diindahkan dan tidak ada pimpinan maupun panitia penyelenggara kongres yang menemui kami pada hari Rabu kemarin, kami akan turun kembali dan membawa massa lebih banyak lagi,” ujar Ahmad.

Saling Dorong Sempat Terjadi Saat Aksi

Aksi penolakan tersebut sempat diwarnai ketegangan ketika terjadi saling dorong antara massa Garda NKRI dan peserta kongres. Aparat kepolisian yang berada di lokasi kemudian melakukan pengamanan dan membantu meredakan situasi.

Setelah ketegangan mereda, massa kembali menyampaikan tuntutan mereka. Pengamanan dilakukan untuk mencegah situasi berkembang lebih jauh dan menjaga kegiatan tetap terkendali.

Ahmad menyatakan aksi jilid II merupakan bentuk konsistensi Garda NKRI dalam menyampaikan aspirasi. Ia menegaskan pihaknya ingin persoalan tersebut ditangani tanpa memperluas pertentangan di tengah masyarakat.

Ia juga mengajak seluruh pihak menahan diri dan menjaga situasi tetap kondusif selama proses penyelesaian persoalan organisasi berlangsung.

“Jangan jadikan Jawa Tengah tempat perpecahan. Kami ingin Semarang tetap menjadi kota yang kondusif, bukan menjadi catatan sejarah perpecahan organisasi,” pungkas Ahmad.

Keterangan dari pihak panitia Kongres INI dan kepolisian mengenai polemik kepengurusan serta kronologi insiden saling dorong masih diperlukan untuk melengkapi pemberitaan secara berimbang.(fi)