JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto membuka peluang melakukan efisiensi anggaran di sektor pertahanan dan keamanan, termasuk anggaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), sebagai bagian dari upaya mempercepat pengentasan kemiskinan dan menghapus kelaparan di Indonesia. 

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri panen raya bersama TNI di Malang, Jawa Timur, Jumat (17/7/2026). Menurutnya, pemerintah akan terus mengutamakan penggunaan anggaran negara yang lebih efektif dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

"Kita akan hemat anggaran, kita akan bikin efisien. Bila perlu anggaran pertahanan dan polisi kami kurangi untuk menghilangkan kemiskinan," ujar Prabowo. 

Prabowo Minta Respons TNI dan Polri 

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga sempat meminta tanggapan langsung kepada jajaran TNI dan Polri mengenai kemungkinan pengurangan anggaran. 

Di hadapan para petinggi TNI dan Polri, Prabowo bertanya apakah mereka bersedia apabila anggaran institusi dikurangi demi kepentingan masyarakat yang lebih luas. 

Pernyataan tersebut disambut dengan senyum, tawa, serta anggukan dari sejumlah pejabat yang hadir.
Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut antara lain Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Mohammad Tonny Harjono, serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Kesejahteraan Dinilai Menjadi Benteng Pertahanan 

Prabowo menegaskan pertahanan negara tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh kesejahteraan rakyat. 

Menurutnya, masyarakat yang sejahtera akan menjadi kekuatan utama dalam menjaga keutuhan bangsa apabila menghadapi berbagai ancaman. 

"Pertahanan yang paling kuat adalah rakyat yang makmur dan sejahtera. Karena itu TNI dan Polri harus selalu berada di tengah masyarakat," katanya. 

Berbeda dengan Usulan Anggaran 2027 

Pernyataan Presiden tersebut muncul di tengah pembahasan pagu anggaran 2027 di DPR RI yang justru menunjukkan tren peningkatan kebutuhan anggaran sektor pertahanan dan keamanan. 

Dalam pembahasan awal, Polri memperoleh pagu indikatif sekitar Rp118 triliun dan mengusulkan tambahan anggaran sekitar Rp66,1 triliun. 

Sementara itu, Kementerian Pertahanan yang menaungi TNI memperoleh pagu indikatif sekitar Rp139 triliun serta mengajukan tambahan anggaran sekitar Rp195 triliun untuk tahun anggaran 2027. 

Wacana efisiensi yang disampaikan Presiden pun menjadi perhatian karena berbeda dengan usulan kenaikan anggaran yang saat ini masih dibahas bersama DPR.(fi)