Perubahan perilaku juga tidak cukup hanya didorong melalui pembangunan infrastruktur dan kebijakan pembatasan. Kebiasaan menggunakan transportasi publik perlu dibangun secara nyata, termasuk dimulai dari lingkungan pemerintahan. Sebagaimana yang telah diusulkan melalui Gerakan Public Transportation Day di lingkungan Kementerian Perhubungan, penggunaan transportasi umum dapat didorong melalui keteladanan aparatur pemerintah. Usulan tersebut menetapkan Hari Rabu sebagai hari penggunaan transportasi umum bagi ASN, PPPK, dan pegawai di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Perhubungan serta unit pelaksana teknis di wilayah Jabodetabek, dengan tetap memberikan pengecualian bagi pegawai yang melaksanakan tugas operasional, pelayanan publik, keadaan darurat, atau tugas kedinasan tertentu. Langkah semacam ini penting bukan hanya untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi pada hari tertentu, tetapi juga untuk Membangun kebiasaan dan menunjukkan bahwa transportasi publik merupakan pilihan yang layak digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk aparatur pemerintah.

 

Reformasi parkir juga dapat menjadi bagian dari perubahan tersebut. Ada paradoks ketika pemerintah mengeluarkan subsidi besar agar transportasi publik semakin terjangkau, sementara penggunaan kendaraan pribadi tetap memperoleh kemudahan melalui parkir murah di pusat kegiatan. Ruang kota memiliki nilai ekonomi. Semakin strategis lokasinya dan semakin baik akses transportasi massalnya, semakin tidak tepat apabila ruang tersebut digunakan untuk menyimpan kendaraan pribadi dengan biaya yang murah. Karena itu, tarif parkir perlu semakin memperhatikan lokasi, durasi, dan tingkat kepadatan. Parkir jangka panjang di kawasan pusat kegiatan dapat dibuat progresif, sementara kebutuhan parkir minimum di kawasan TOD dapat dikurangi secara bertahap (Hertasning et al, 2022; Strategi Zonasi Penggunaan Kendaraan Bermotor dengan Pendekatan Zona Parkir Progresif dan Zona Rendah Emisi dalam Mewujudkan Kota Ramah lingkungan)

 

Setelah kualitas transportasi publik pada suatu koridor memenuhi standar tertentu, Jakarta juga perlu mempersiapkan transisi dari ganjil-genap menuju Congestion pricing atau Electronic Road Pricing (ERP). Kebijakan tersebut bukan untuk menghukum pemilik mobil, tetapi untuk memberikan harga yang lebih rasional terhadap penggunaan ruang jalan yang terbatas pada lokasi dan waktu dengan tingkat kemacetan tinggi. Pengalaman New York setelah penerapan congestion pricing juga menunjukkan bahwa kebijakan pengendalian kendaraan dapat mendorong peningkatan penggunaan transportasi publik, meskipun dampaknya berbeda antar wilayah. Karena itu, penerapannya harus disertai layanan transportasi publik yang memadai, perlindungan bagi kelompok rentan, serta pemanfaatan pendapatan untuk memperbaiki layanan angkutan umum.