Persoalan mobilitas Jakarta juga tidak dapat diselesaikan hanya dalam batas administratif DKI Jakarta. Rumah, tempat kerja, kawasan industri, sekolah, kampus, pusat perdagangan, dan kegiatan ekonomi tersebar di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan wilayah sekitarnya. Jaringan KRL dan LRT Jabodebek menunjukkan bahwa perjalanan masyarakat sudah lama melampaui batas pemerintahan daerah. Karena itu, Kemacetan Jakarta pada dasarnya merupakan persoalan metropolitan. Solusinya juga harus dilihat secara metropolitan.

Jabodetabek membutuhkan sistem mobilitas yang lebih terintegrasi, mulai dari perencanaan jaringan, tarif, standar pelayanan, feeder, data perjalanan, TOD, park-and-ride, hingga sinkronisasi investasi antar pemerintah dan operator. Tanpa koordinasi tersebut, DKI dapat terus memperbaiki transportasi publik di dalam wilayahnya, tetapi tetap menerima arus kendaraan pribadi yang besar dari daerah penyangga setiap pagi.

 

Dengan kondisi tersebut, agenda Jakarta dan Jabodetabek ke depan perlu bergerak dari sekadar mengejar jumlah penumpang menuju pengurangan perjalanan kendaraan pribadi; Dari integrasi moda menuju integrasi perjalanan; dari subsidi tarif menuju dukungan yang berorientasi pada kualitas pelayanan; dari hanya mengandalkan pull strategy menuju keseimbangan antara penyediaan layanan dan pengelolaan permintaan; serta dari tata kelola yang terpisah-pisah menuju tata kelola mobilitas metropolitan. Semua itu tidak harus dilakukan sekaligus. Yang lebih penting adalah urutannya jelas: menyediakan layanan, mengintegrasikan sistem, memperbaiki kualitas, memberikan insentif, memprioritaskan transportasi publik, memberikan harga terhadap penggunaan ruang jalan, melakukan pembatasan secara bertahap, kemudian mengevaluasi hasilnya. Dengan urutan tersebut, pembatasan kendaraan pribadi bukan menjadi kebijakan yang berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari proses setelah masyarakat memiliki alternatif perjalanan yang benar-benar layak.

 

Jakarta tidak akan menyelesaikan persoalan mobilitas hanya dengan membangun semakin banyak jalan. Namun, Jakarta juga tidak otomatis menyelesaikannya hanya dengan membangun semakin banyak moda transportasi. Persoalan yang sesungguhnya terjadi pada keputusan perjalanan setiap orang setiap hari: membawa mobil, mengendarai sepeda motor, atau menggunakan transportasi umum. Karena itu, sasaran kebijakan transportasi harus sederhana dan tegas. Pada koridor yang sudah memiliki angkutan massal yang memadai, perjalanan dari pintu ke pintu menggunakan transportasi publik harus mampu bersaing, bahkan lebih menarik dibandingkan kendaraan pribadi. Transportasi umum harus memberikan kepastian waktu, mudah diakses, nyaman ketika berpindah moda, aman, dan memiliki biaya yang rasional.