ARUMAKATA.COM - Upaya menekan Stunting Jawa Tengah membutuhkan keterlibatan dan kerja sama berbagai pemangku kepentingan. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, penurunan kasus tengkes atau stunting tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan kerja-kerja kolaboratif dari berbagai stakeholder.

Ahmad Luthfi menyambut positif rencana pelaksanaan kegiatan konsolidasi teknis Stunting Jateng yang berfokus pada percepatan penurunan stunting dan advokasi pencegahan stunting regional Jawa-Bali-Nusa Tenggara (Jabanusa). Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung di Kota Semarang pada 22-23 September 2026.

Pernyataan itu disampaikan Ahmad Luthfi ketika menerima audiensi delegasi Sekretariat Wakil Presiden di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin, 21 September 2026.

Menurut Luthfi, kolaborasi dalam upaya menekan stunting perlu dilakukan melalui berbagai langkah, termasuk pendampingan serta pencegahan pernikahan dini. Karena itu, ia menilai keterlibatan seluruh stakeholder menjadi bagian penting dalam upaya tersebut.

Pihak-pihak yang diharapkan terlibat antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), para bupati dan wali kota, pemerintah desa, hingga PKK.

Luthfi menjelaskan, upaya penurunan sekaligus pencegahan stunting merupakan modal dasar untuk mempersiapkan generasi yang akan datang. Persiapan tersebut, kata dia, perlu dilakukan sejak tahap awal, mulai dari masa pranikah, kehamilan, hingga 1.000 hari pertama kehidupan.

"Jawa Tengah akan paling depan memerangi stunting. Seluruh kepala daerah di Jateng dituntut untuk menurunkan stunting," ujarnya.

Kolaborasi Lintas Sektor

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Zulfachmi Wahab mengatakan, komitmen terhadap percepatan penurunan stunting Jawa Tengah telah dijalankan melalui kolaborasi lintas sektor.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengidentifikasi faktor risiko berdasarkan siklus hidup. Upaya tersebut juga mencakup pendampingan kepada ibu hamil yang memiliki risiko stunting.

"Dari ibu hamil itu kita bisa prediksi risiko stuntingnya, 85% stunting itu bisa diketahui sejak kehamilan, intervensinya berlanjut sampai 1.000 hari kehidupan pertama," katanya.

Berdasarkan data triwulan II tahun 2026, prevalensi stunting di Jawa Tengah tercatat sebesar 9,93 persen. Angka tersebut menunjukkan tren penurunan sejak 2024. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan atau disparitas prevalensi stunting di antara wilayah-wilayah di Jawa Tengah.

Beberapa daerah masih mencatat angka prevalensi yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata Jawa Tengah. Wonosobo tercatat sebesar 18,05 persen, Purworejo 16,62 persen, Banjarnegara 16,24 persen, Kabupaten Magelang 15,82 persen, dan Kabupaten Tegal 15,59 persen.

Di sisi lain, terdapat daerah yang angka prevalensi stuntingnya sudah berada di bawah 10 persen. Salah satunya adalah Kabupaten Demak yang tercatat sebesar 2 persen.

"Penurunan stunting di Jawa Tengah bervariasi antardaerah dan disparitasnya masih cukup tinggi. Kalau rata-rata prevalensi stunting di Jawa Tengah sudah 9,93%," ujarnya.

Rakortek Jabanusa Tindak Lanjuti Perhatian Presiden

Sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumberdaya Manusia Sekretariat Wakil Presiden, Eddy Cahyono Sugiarto, mengatakan rapat koordinasi teknis (rakortek) percepatan penurunan stunting dan advokasi pencegahan di Kota Semarang merupakan tindak lanjut dari perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM).

Menurut Eddy, penanganan stunting menjadi salah satu bagian dari pilar pembangunan SDM. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan perlu bekerja bersama untuk memastikan upaya penurunan stunting berjalan.

"Salah satu pilar pembangunan SDM ini adalah penanganan stunting. Jadi kita harus siapkan generasi emas Indonesia. Kita ingin pastikan seluruh pemangku kepentingan dapat bekerja sama dan berkolaborasi untuk menurunkan stunting," katanya usai bertemu Ahmad Luthfi.

Eddy mengatakan, berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, angka stunting secara nasional telah mengalami penurunan dari 21,5 persen menjadi 19,8 persen.

Sementara itu, target angka stunting nasional pada 2029 berada di kisaran 15 persen. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan kerja keras dalam pelaksanaan berbagai upaya penurunan dan pencegahan stunting.

“Mari kita turunkan stunting untuk memastikan kesiapan SDM unggul. Gubernur Jateng sudah punya komitmen tinggi untuk menurunkan stunting. Kami juga ajak seluruh komponen bangsa termasuk media untuk berperan dalam advokasi pencegahan stunting," katanya. (*)