KEEROM, PAPUA – Tim Ekspedisi Patriot Universitas Diponegoro (TEP UNDIP) 2026 memperkuat kajian penyediaan air bersih dan sanitasi di Kawasan Transmigrasi Senggi, Kabupaten Keerom, Papua.

Upaya tersebut diawali melalui Focus Group Discussion (FGD) bersama jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Keerom pada Senin (3/8/2026). FGD menjadi bagian dari proses konsolidasi dan pemetaan awal dalam kajian Infrastruktur Dasar Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) serta Sanitasi Air Limbah Domestik.

Kegiatan ini dilakukan untuk menyamakan pemahaman antara TEP UNDIP dan pemerintah daerah terkait rencana kajian, verifikasi data, hingga kondisi eksisting infrastruktur air minum dan sanitasi di kawasan tersebut.

Pembahasan juga diarahkan untuk mengidentifikasi berbagai kendala pelayanan, potensi pengembangan kawasan, serta kebutuhan masyarakat yang nantinya menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi.

Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Keerom, Ferry Amo, S.IP., menyambut positif kolaborasi tersebut. Menurutnya, kajian berbasis data lapangan diperlukan agar pembangunan infrastruktur dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

“FGD ini menjadi langkah penting untuk menyatukan pemahaman dan kebutuhan antar pihak, khususnya dalam penyediaan air minum dan sanitasi di Kawasan Transmigrasi Senggi,” ujar Ferry.

Ia mengatakan Pemkab Keerom mendukung proses kajian, pengumpulan data, dan survei lapangan yang dilakukan TEP UNDIP. Hasil kajian diharapkan dapat menjadi salah satu dasar perencanaan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Turun Langsung ke Kampung Woslay

Setelah melakukan konsolidasi dengan pemerintah daerah, tim TEP UNDIP melanjutkan kegiatan dengan turun langsung ke masyarakat di Kampung Woslay Satuan Permukiman (SP) 1.

Tim menggali informasi mengenai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), pola pemanfaatan air, kondisi sanitasi rumah tangga, serta kebutuhan pelayanan dasar di tingkat keluarga.

Salah seorang warga Kampung Woslay SP 1, Martina, mengatakan air menjadi kebutuhan utama masyarakat untuk berbagai aktivitas sehari-hari, mulai dari memasak, mandi, mencuci hingga menjaga kebersihan lingkungan.

“Air sudah menjadi kebutuhan utama untuk aktivitas sehari-hari, mulai dari memasak, mandi, mencuci hingga membersihkan lingkungan rumah. Pada kondisi tertentu, keterbatasan kualitas maupun ketersediaan air menyebabkan kami harus menyesuaikan penggunaannya dengan sumber air yang tersedia,” jelas Martina.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan PHBS tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan dan kebiasaan masyarakat, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dasar.

Ketersediaan air yang aman, jamban yang layak, serta lingkungan yang sehat menjadi bagian penting dalam mendukung penerapan pola hidup bersih di masyarakat.

Selain itu, hasil pemetaan lapangan menunjukkan perlunya pendampingan berkelanjutan yang disesuaikan dengan kondisi dan kearifan lokal. Sejumlah aspek yang menjadi perhatian antara lain pengelolaan sampah, pencegahan genangan air limbah domestik, serta pembiasaan mencuci tangan menggunakan sabun.

TEP UNDIP menilai edukasi PHBS perlu berjalan beriringan dengan penyediaan sarana fisik yang memadai. Dengan demikian, peningkatan kesadaran masyarakat dapat diikuti perubahan perilaku yang didukung kondisi lingkungan yang sehat.

Data dari pemerintah daerah dan aspirasi masyarakat kemudian menjadi bahan penting bagi TEP UNDIP dalam menyusun rekomendasi infrastruktur SPAM dan sanitasi di Kawasan Transmigrasi Senggi.

Rekomendasi tersebut diarahkan agar sesuai dengan kondisi teknis dan kebutuhan masyarakat, sekaligus mudah dioperasikan serta dirawat secara berkelanjutan.

Melalui kolaborasi antara akademisi, pemerintah daerah, dan masyarakat, TEP UNDIP berharap kajian yang dilakukan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan dasar dan kesehatan masyarakat di kawasan transmigrasi.

Kegiatan tersebut sekaligus mendukung pencapaian sejumlah Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 6 tentang air bersih dan sanitasi, SDG 3 tentang kesehatan dan kesejahteraan, SDG 11 tentang kawasan permukiman yang inklusif dan layak huni, serta SDG 17 mengenai kemitraan untuk mencapai tujuan pembangunan. (**)