SEMARANG – Arah pembangunan Kota Semarang dalam dua tahun terakhir mendapat sorotan dari sejumlah kalangan. Persoalan pemerataan manfaat pembangunan, keterlibatan masyarakat, hingga arah politik anggaran menjadi perhatian dalam Focus Group Discussion (FGD) Forum Media Online Semarang (FOMOS).

Diskusi bertema “Dua Tahun Pembangunan Kota Semarang: Apa yang Berubah, Siapa yang Diuntungkan, dan Ke Mana Arah Politik Anggaran?” digelar di Hotel Up Peak Semarang, Kamis (27/8/2026).

Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Unissula, Dr. Hj. Mila Karmilah, menilai pembangunan di kawasan pesisir perlu direncanakan secara lebih partisipatif. Ia menyoroti pembangunan tanggul laut yang dinilai berpotensi memengaruhi kehidupan nelayan dan ekosistem pesisir.

“Pembangunan yang sekarang ada ini bukan ditolak sebenarnya. Hanya masalahnya perencanaannya tidak partisipatif,” kata Mila.

Menurutnya, perubahan sirkulasi air akibat pembangunan di kawasan pesisir dapat berdampak terhadap masyarakat yang menggantungkan hidup dari hasil laut, termasuk nelayan di Tambakrejo dan sekitarnya.

Sementara itu, Ronny Maryanto dari KP2KKN Jawa Tengah menilai Pemkot Semarang perlu memiliki konsep yang lebih jelas dalam menangani banjir dan rob. Ia berharap penanganan tidak sekadar bersifat reaktif, tetapi terintegrasi dari wilayah hulu hingga hilir.

Ronny juga mendorong keterlibatan masyarakat sipil dan media dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan serta penggunaan anggaran daerah.

“Teman-teman media ini juga sebagai fungsi kontrol,” ujarnya.

Sorotan lainnya disampaikan politisi PSI Muhammad Farchan yang menilai kanal aspirasi masyarakat perlu diperkuat. Ia menyoroti pentingnya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) agar kebijakan pembangunan tetap berangkat dari kebutuhan warga.

“Musrenbang itu kunci sebagai bottom up,” katanya.

Farchan masih berharap Pemkot Semarang memiliki waktu untuk melakukan evaluasi dan pembenahan terhadap kebijakan pembangunan. Menurutnya, pembangunan tidak cukup hanya berorientasi pada proyek fisik, tetapi harus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

FGD FOMOS tersebut menggarisbawahi pentingnya evaluasi terhadap arah pembangunan dan politik anggaran Kota Semarang. Persoalan utama yang mengemuka adalah sejauh mana APBD benar-benar digunakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat serta memastikan manfaat pembangunan dirasakan secara merata.(fi)