PEKALONGAN – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pekalongan tidak hanya menjadi perhatian dari sisi pemenuhan gizi, tetapi juga dampaknya terhadap perekonomian daerah. Pasalnya, sebanyak 41 persen supplier bahan baku MBG di Kabupaten Pekalongan masih berasal dari luar daerah.

Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian dalam rapat koordinasi pelaksanaan Program MBG yang dipimpin Plt Bupati Pekalongan H. Sukirman bersama organisasi perangkat daerah (OPD), Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan mitra MBG.

Rapat yang berlangsung di Aula Lantai I Setda Kabupaten Pekalongan itu membahas berbagai persoalan pelaksanaan MBG, mulai dari penerapan standar operasional prosedur (SOP), keamanan pangan, hingga pemanfaatan produk lokal.

Plt Bupati Pekalongan Sukirman meminta para mitra MBG meningkatkan koordinasi dan membuka ruang lebih besar bagi pelaku usaha lokal untuk memasok kebutuhan bahan pangan.

“Apakah memang kita sudah mampu mengakomodir atau memberikan privilege kepada para pedagang yang kita miliki, entah itu pedagang ikan, pedagang ayam, pedagang telur, beras dan macam-macamnya. Apakah secara bergiliran barang dagangannya bisa dibeli oleh para mitra? Itu sebenarnya garis tebalnya,” kata Sukirman.

41 Persen Supplier Berasal dari Luar Kabupaten

Korwil BGN Nauf Mawla Sidqi mengungkapkan, Program MBG sebenarnya memiliki potensi besar untuk menggerakkan roda perekonomian Kabupaten Pekalongan.

Namun, potensi tersebut masih menghadapi persoalan karena sebagian bahan baku program didatangkan dari luar daerah.

“MBG ini salah satu penggerak roda ekonomi yang ada di Kabupaten, Pak, tapi nyatanya 41 persen supplier itu dari luar Kabupaten. Artinya kan ada uang yang keluar dari Kabupaten. Ini mungkin bisa ditindaklanjuti,” ujar Nauf.

Data tersebut menjadi perhatian dalam evaluasi pelaksanaan MBG agar belanja kebutuhan program dapat lebih banyak menyerap hasil produksi masyarakat Kabupaten Pekalongan.

Komoditas seperti ikan, ayam, telur, beras, sayuran, serta berbagai bahan pangan lainnya dinilai memiliki peluang untuk dipasok oleh petani, peternak, nelayan, maupun pelaku usaha lokal.

98 SPPG Sudah Beroperasi

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Pekalongan Anis Rosidi mengatakan, saat ini terdapat 115 SPPG yang telah terbentuk di Kabupaten Pekalongan. Dari jumlah tersebut, 98 SPPG sudah beroperasi.

Sementara itu, jumlah penerima manfaat Program MBG mencapai 210.334 orang. Penerima manfaat tersebut mencakup peserta didik jenjang PAUD hingga SMA serta kelompok balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Menurut Anis, peningkatan penggunaan produk lokal harus tetap memperhatikan mutu, kualitas, dan keamanan bahan pangan.

“Ini penting sekali seperti peternak, petani, nelayan, kemudian sayur-mayur. Ini harus benar-benar dijaga mutu kualitasnya sekaligus bersumber dari lokal Kabupaten Pekalongan,” kata Anis.

Mitra MBG Diminta Patuhi SOP

Selain persoalan supplier, Pemkab Pekalongan juga mengevaluasi kepatuhan mitra terhadap SOP pelaksanaan MBG.

Sukirman mengatakan, secara umum Kabupaten Pekalongan relatif tidak banyak menghadapi persoalan terkait keamanan pangan. Namun, masih terdapat sejumlah mitra yang mendapatkan teguran karena dinilai belum sepenuhnya menjalankan ketentuan.

Bahkan, menurut Sukirman, ada mitra yang sempat dikenai penangguhan.

“Alhamdulillah memang Kabupaten Pekalongan relatif tidak terlalu banyak persoalan yang terkait dengan misalnya keracunan dan seterusnya. Tetapi SOP beberapa dari para mitra ini memang beberapa kali kita tegur dan bahkan ada yang kita suspend begitu,” ujarnya.

Ia menilai evaluasi harus dilakukan secara rutin agar persoalan yang ditemukan di lapangan dapat segera ditangani.

Dorong Paguyuban Mitra MBG

Untuk memperkuat komunikasi, Sukirman juga mendorong pembentukan paguyuban atau forum bersama para mitra MBG.

Forum tersebut nantinya dapat menjadi ruang koordinasi untuk membahas perkembangan pelaksanaan program, penerapan SOP, evaluasi penerima manfaat, hingga pertumbuhan jumlah kemitraan.

“Paguyuban ini sebagai keniscayaan yang harus kita dorong. Kemudian update situasi tentang SOP dan seterusnya. Kita evaluasi juga para penerima manfaat serta potensi pertumbuhan kemitraan yang akan datang,” jelasnya.

Rapat koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut audiensi perwakilan Mitra MBG dengan Plt Bupati Pekalongan pada Agustus 2026. Pertemuan juga menjadi bagian dari tindak lanjut arahan rapat koordinasi pengamanan pangan Program MBG di tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Sejumlah persoalan lain turut dibahas, antara lain pemantauan penerima manfaat, perubahan harga bahan baku, jam operasional SPPG, serta pelaksanaan inspeksi mendadak.

Sejumlah OPD menyatakan siap menindaklanjuti masukan dari para mitra. Dinas Pendidikan akan menyiapkan edaran mengenai ketentuan konsumsi makanan di tempat.

Sementara Disperindag membuka akses pemantauan harga bahan pokok secara berkala melalui sistem informasi SIKaP. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian juga akan mendorong penyerapan komoditas dari petani dan peternak lokal.

Pemkab Pekalongan berharap penguatan koordinasi dan peningkatan penggunaan produk lokal dapat membuat Program MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di daerah tersebut.(fi)