SEMARANG – Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Semarang menegaskan perannya dalam membantu program pemerintah dan menyelesaikan persoalan di lingkungan masyarakat. Namun, keterlibatan warga dalam kegiatan PKK tetap bersifat sukarela dan tidak menjadi kewajiban bagi setiap ibu rumah tangga.

Ketua TP PKK Kota Semarang, Listyati Purnama Rusdiana atau Lies Iswar Aminuddin, mengatakan organisasi PKK berlandaskan 10 Program Pokok PKK yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Penjelasan tersebut disampaikan di tengah perbincangan di media sosial mengenai banyaknya agenda PKK yang dikeluhkan sejumlah ibu muda. Lies menegaskan, kegiatan organisasi seharusnya menjadi ruang untuk saling membantu, bukan beban tambahan bagi warga yang memiliki keterbatasan waktu.

“Tidak ada ketentuan bahwa setiap warga atau setiap ibu-ibu harus ikut PKK. Organisasi ini lebih banyak berorientasi pada kegiatan sosial,” kata Lies.

Menurutnya, PKK memiliki jaringan hingga tingkat lingkungan terkecil sehingga dapat membantu pemerintah menjalankan program yang membutuhkan keterlibatan masyarakat secara langsung.

Di bidang kesehatan, misalnya, kader PKK dapat membantu pendataan stunting, keluarga berencana (KB), ibu hamil, ibu menyusui, serta kelahiran dan kematian. Pendataan tersebut dapat mendukung pemerintah dalam memahami kondisi masyarakat dan merencanakan program yang sesuai kebutuhan.

Sementara di bidang lingkungan, kader PKK dapat ikut menggerakkan warga untuk mengembangkan bank sampah. Program tersebut membutuhkan partisipasi masyarakat agar pengelolaan sampah tidak hanya berhenti pada penyediaan fasilitas.

“Misalnya Dinas Kesehatan membutuhkan pendataan stunting, KB, ibu hamil, ibu menyusui, kelahiran, dan kematian. Kemudian Dinas Lingkungan Hidup ingin meningkatkan bank sampah. Di tingkat akar rumput, yang membantu menggerakkan masyarakat juga ibu-ibu. Bank sampah tidak cukup hanya berdiri, tetapi harus ada orang yang bergerak di bawah,” ujarnya.

10 Program Pokok PKK Jadi Landasan Kegiatan

Lies menjelaskan, kegiatan PKK mengacu pada hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) X PKK periode 2025–2030. Landasan tersebut menjadi pedoman bagi organisasi dalam menjalankan berbagai program pemberdayaan keluarga.

“Sudah ada peraturan-peraturan terkait kegiatan PKK. Kita mengacu pada peraturan Rakernas X PKK yang berlaku untuk 2025–2030. Semua yang kita laksanakan adalah 10 Program Pokok PKK,” jelasnya.

Di Kota Semarang, pelaksanaan program tersebut diselaraskan dengan kebijakan pemerintah daerah, termasuk program Semarang Sehat, Semarang Bersih, Semarang Cerdas, Semarang Makmur, dan Semarang Tangguh.

Lies menyebut PKK sebagai mitra pemerintah yang dapat membantu menyosialisasikan program sekaligus menjembatani kebutuhan masyarakat di lapangan.

Struktur organisasi yang mencakup tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, RW, RT, hingga Dasawisma dinilai menjadi salah satu kekuatan PKK dalam menjangkau warga.

Partisipasi Warga Tidak Harus Mengikuti Semua Agenda

Meski memiliki peran dalam mendukung program pemerintah, Lies menekankan bahwa kegiatan PKK dijalankan dengan semangat sosial dan kerelawanan. Para penggerak PKK, menurutnya, menyediakan waktu dan tenaga tanpa menerima honor dari aktivitas organisasi.

“Teman-teman yang ada di sini memang punya rasa sosial yang tinggi, rela berkorban, mau saling membantu, dan ingin membantu menyelesaikan permasalahan di lingkungan masyarakat sendiri. Kita ini tidak ada honornya, memang harus berkorban,” tuturnya.

Karena itu, ia mempersilakan warga yang ingin bergabung untuk berpartisipasi sesuai kemampuan masing-masing. Warga yang memiliki kesibukan pekerjaan atau tanggung jawab keluarga juga tidak perlu merasa wajib menghadiri seluruh kegiatan.

“Kalau ibu-ibu PKK yang ikut, ya silakan bergabung. Kalau memang waktunya sibuk atau tidak memungkinkan, monggo, itu terserah masing-masing. Yang penting, bagaimana kita tetap berteman dengan tetangga dan lingkungan. Bentuk partisipasinya bisa dilakukan sesuai kemampuan masing-masing warga,” katanya.

Lies berharap kegiatan PKK tetap mampu memperkuat gotong royong dan kepedulian sosial tanpa mengabaikan kondisi setiap warga.

Menurutnya, keberhasilan pemberdayaan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh banyaknya agenda organisasi, tetapi juga oleh manfaat yang dirasakan keluarga dan lingkungan. Dengan pendekatan tersebut, PKK diharapkan tetap menjadi mitra pemerintah sekaligus wadah partisipasi sosial yang terbuka bagi masyarakat.(fi)