ARUMAKATA.COM - Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mendorong adanya terobosan pembiayaan hijau agar pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) lebih mudah mengakses pendanaan untuk beralih ke teknologi ramah lingkungan.

Persoalan tersebut menjadi perhatian karena IKM Jateng masih menghadapi tingginya kebutuhan investasi awal untuk menerapkan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Di sisi lain, kemampuan pelaku IKM dalam menyediakan agunan relatif terbatas.

“Industri kecil ini, IKM ini rata-rata agunannya juga kecil, sementara untuk melaksanakan industri ramah membutuhkan biaya yang besar,” kata Taj Yasin saat mewakili Gubernur Ahmad Luthfi memberikan keynote speech dalam Focus Group Discussion (FGD) Kolaborasi Strategis bertema “Mengurai Hambatan Pembiayaan Hijau pada Sektor Industri Kecil dan Menengah” yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jateng di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Senin, 28 September 2026.

Wakil Gubernur yang akrab disapa Gus Yasin itu mengatakan, penerapan teknologi hijau pada dasarnya dapat memberikan efisiensi terhadap biaya operasional dalam jangka panjang.

Namun, manfaat tersebut tidak bisa langsung dirasakan karena membutuhkan waktu. Sementara itu, pelaku industri harus terlebih dahulu menyiapkan modal investasi sejak awal untuk melakukan proses transisi.

Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan bagi pelaku IKM yang ingin menerapkan proses produksi dengan teknologi ramah lingkungan, tetapi memiliki keterbatasan dalam memperoleh pembiayaan.

Karena itu, Taj Yasin meminta agar hasil FGD tidak hanya berhenti sebagai pembahasan atau forum pertukaran gagasan. Pertemuan tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi konkret berupa skema pembiayaan yang sesuai dengan karakter dan kemampuan IKM.

“Ini yang harus kita dorong bersama-sama dan kita carikan terobosan-terobosan,” katanya.

Menurut Taj Yasin, pembahasan mengenai pembiayaan hijau untuk IKM Jawa Tengah menjadi penting karena sektor industri memiliki posisi strategis dalam perekonomian provinsi tersebut.

Pada triwulan II 2026, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tercatat mencapai 5,71 persen secara tahunan. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional pada periode yang sama sebesar 5,29 persen.

Sementara secara kumulatif, ekonomi Jawa Tengah sepanjang semester pertama 2026 tumbuh sebesar 5,80 persen.

Sektor industri tercatat menjadi penyumbang terbesar dalam struktur perekonomian Jawa Tengah dengan kontribusi sebesar 33,18 persen.

Setelah industri, sektor perdagangan memberikan kontribusi sebesar 13,78 persen, disusul sektor pertanian sebesar 12,56 persen.

Besarnya kontribusi sektor industri tersebut membuat pengembangan sektor itu tidak hanya diarahkan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk meningkatkan produktivitas, daya saing, kualitas lapangan kerja, serta keberlanjutan dalam jangka panjang.

“Kita tidak cukup hanya berbicara bagaimana mempertahankan pertumbuhan, kita juga harus berbicara tentang bagaimana pertumbuhan tersebut mampu menciptakan produktivitas yang lebih tinggi, daya saing yang lebih kuat, lapangan kerja yang semakin berkualitas dan keberlanjutan ekonomi dalam jangka panjang,” kata Taj Yasin.

Sementara itu, Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen dan Layanan Manajemen Strategis OJK Provinsi Jawa Tengah, Taufik Andriawan, mengatakan pembiayaan hijau dibutuhkan sebagai bagian dari upaya mitigasi risiko krisis lingkungan.

Selain itu, skema pembiayaan tersebut juga dinilai penting untuk mendukung arah pembangunan Jawa Tengah periode 2025-2030.

Taufik mengatakan, perbankan di Jawa Tengah telah memberikan dukungan penuh terhadap pembiayaan hijau melalui penyaluran kredit kepada sektor-sektor yang memiliki potensi mendukung pembiayaan tersebut.

Meski demikian, jumlah pengajuan kredit pada sektor yang berpotensi mendukung pembiayaan hijau sejauh ini masih relatif kecil.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akses pembiayaan industri ramah lingkungan masih membutuhkan penguatan melalui keterlibatan berbagai pihak.

Menurut Taufik, peningkatan pembiayaan hijau tidak dapat hanya mengandalkan satu lembaga. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, OJK, Bank Indonesia, industri jasa keuangan, akademisi, pakar lingkungan, serta pelaku industri.

Sinergi tersebut diperlukan agar kebutuhan pembiayaan pelaku industri dapat dipertemukan dengan skema pendanaan yang mampu mendukung proses transisi menuju kegiatan usaha yang lebih ramah lingkungan.

“Diperlukan sinergi dan kolaborasi dari seluruh stakeholders untuk meningkatkan potensi pembiayaan hijau di Jawa Tengah,” kata Taufik.

Melalui pembahasan bersama OJK Jateng dan para pemangku kepentingan lainnya, terobosan pembiayaan diharapkan dapat disesuaikan dengan karakter IKM, terutama terkait tingginya kebutuhan investasi awal dan keterbatasan kemampuan agunan. (*)